A. Model yang Dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978-1986)
Dalam mengimplementasikan kebijaksanaan Negara menurut model ini terdiri dari syarat-syarat yaitu:
1. Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksanaan Tidak akan Menimbulkan Gangguan/Kendala yang serius
Kendala/hambatan pada saat implementasi kebijaksanaan seringkali diluar kendali para administrator:
Hambatan yang bersifat fisik, missal dalam pembangunan pertanian yang dipengaruhi oleh musim, kemacetan tol, hama penyakit.
Hambatan yang bersifat politis, missal kebijaksanaan yang tidak ditrima/tidak disepakati oleh pelbagai pihak (partai politik atau yang mempunyai kepentingan)
2. Untuk Pelaksanaan Program Tersedia Waktu dan Sumber-sumber yang Cukup Memadai
Dalam hal ini menitik beratkan bahwasanya, alasan yang biasanya dikemukakan ialah terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek. Selain itu apabila dana khusus untuk membiayai pelaksanaan program sudah tersedia, tapi harus dapat dihabiskan dalam tempo yang amat singkat.
3. Perpaduan Sumber-sumber yang Diperlukan Benar-benar Tersedia
Misalnya, perpaduan antara dana, tenaga kerja, tanah, peralatan, dan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut seharusnya dapat dipersiapkan secara serentak, namun ternyata salah satu atau mungkin kombinasi dari beberapa sumber tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaan sehingga berakibat proyek tersebut tertunda pelaksanaan dan penyelesaiannya dalam beberapa bulan.
4. Kebijaksanaan yang Akan Diimplementasikan Didasari oleh Suatu Hubungan Kausalitas yang Andal
dalam hal kebijaksanaan ini didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Oleh karena ini, apabila ternyata kelak kebijaksanaan itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijaksanaan tadi dan bukan karena implementasi yang keliru. (Pressman dan Wildavsky).
5. Hubungan Kausalitas Bersifat Langsung dan Hanya Sedikit Mata Rantai Penghubungnya
Menurut Pressman dan Wildasky, yang intinya bahwasanya semakin banyak hubungan dalam nata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa di antaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan.
6. Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil
Hal ini dikarenakan hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.
7. Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan Terhadap Tujuan
Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantitatifkan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana pelaksanaan program dapat dimonitor.
8. Tugas-tugas Diperinci dan Ditempatkan dalam Urutan yang Tepat
Tugas-tugas terdebut dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan apabila ternyata pelaksanaan tugas tersebut melenceng dari rencana.
9. Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna
Koordinasi sudah barang tentu bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi adapun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yakni praktek pelaksanaan kekuasaan.
10. Pihak-pihak yang Memiliki Wewenang Kekuasaan Dapat Menuntut dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna
Bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain (baik yang berasal dari kalangan dalam badan/organisasi sendiri maupun yang berasal dari luar).
B. Model yang Dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process (model proses implementasi kebijaksanaan)
Tipologi kebijaksanaan menurut Van Meter dan Van Horn
a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.
Hal lai yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variable-veriabel bebas itu ialah:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan.
2. Sumber-sumber kebijaksanaan.
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/instansi pelaksanaan.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, social dan politik.
C. Model yang Dikembangkan oleh Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier, yang Disebut A Frame Work for Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi)
Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasikan variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi.
Variable-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:
1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
3. Pengaruh langsung pelbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.
Variable-variabel Proses Implementasi Kebijaksanaan.
a. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan
• Kesukaran-kesukaran teknis
• Keragaman perilaku kelompok sasaran
• Prosentase kelompok sasaran disbanding jumlah penduduk
• Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
b. Kemampuan Kebijaksanaan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi
• Kejelasan dan konsistensi tujuan
• Digunakan teori kausal yang memadai
• Ketetapan alokasi sumber dana
• Keterpatuan hierarki dalam dan di antara lembaga-lembaga pelaksana
• Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
• Rekrutmen pejabat pelaksana
• Akses formal pihak luar
c. Variabel di luar Kebijaksanaan yang Mempengaruhi Proses Implementasi
• Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
• Dukungan public
• Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
• Dukungan dari pejabat atasan
• Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana
d. Tahap-tahap dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung)
• Output Kebijaksanaan Badan-badan pelaksana
• Kesediaan kelompok sasaran memetuhi output kebijaksanaan
• Dampak nyata Output kebijaksanaan
• Dampak output kebijaksanaan sebagai dipersasi
• Perbaikan mendasar dalam undang-undang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar